Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, jika benar proyek dengan nilai hampir Rp1 miliar itu tidak terealisasi, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi kuat tindak pidana korupsi yang wajib diselidiki aparat penegak hukum.

Apalagi, BK Provinsi Jatim sejatinya dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di desa, bukan menjadi celah bagi oknum untuk memperkaya diri.

Apalagi, BK Provinsi Jatim sejatinya dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di desa, bukan menjadi celah bagi oknum untuk memperkaya diri.