SUMENEP — Kasus dugaan perampasan kendaraan oleh pegawai perusahaan pembiayaan kembali mencuat di Kabupaten Sumenep.

Kali ini, tindakan itu diduga dilakukan oleh salah satu pegawai FIF Group Sumenep terhadap seorang warga Kelurahan Pajagalan, pada Selasa (15/10/2025) sore.

Menurut keterangan korban, peristiwa terjadi di Jalan Diponegoro, sekitar pukul 16.00 WIB, saat ia tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi M 6114 TX. Tiba-tiba, beberapa orang yang mengaku pegawai FIF menghentikannya dan langsung mengambil kendaraan tersebut.

BACA JUGA:Sudah Disegel, Perempuan Diduga LC Masih Masuk ke Tempat Karaoke di Pamekasan

“Saya kaget, tiba-tiba dihentikan di tengah jalan dan motor saya dirampas. Mereka bilang dari FIF, padahal motor ini bukan motor yang dijaminkan di sana,” ujar korban kepada awak media.

Korban mengaku para pegawai itu bersikap memaksa dan sempat mengancam akan membawa kendaraannya ke kantor perusahaan pembiayaan tersebut. Ia juga merasa dipermalukan karena kejadian berlangsung di jalan raya yang ramai.

ADVERTISEMENT

“Saya sudah bilang ke mereka, ini motor pribadi, bukan unit kredit di FIF. Tapi mereka ngotot dan akhirnya motor saya dibawa,” ungkapnya.

BACA JUGA:Muslimah Tunanetra di Sampang Hidup Sebatang Kara, Warga Ungkap Kisah Pilu Tanpa Sentuhan Bantuan

Aksi itu sontak memancing perhatian warga sekitar. Beberapa saksi bahkan menyebut kejadian tersebut seperti perampokan di siang bolong.

Melanggar Aturan OJK

BACA JUGA:Jawa Timur Kembali Terpilih Wakili Indonesia, Santri Banyuanyar Melaju ke Panggung MTQ Dunia di Turki 2026

Jika benar terjadi, tindakan itu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, penarikan kendaraan oleh debt collector hanya boleh dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat hukum, antara lain:

ADVERTISEMENT

  1. Harus memiliki sertifikat profesi pembiayaan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

    2. BACA JUGA:Anggota Polda Jatim Dibacok Kepala dan Punggung saat Hendak Tangkap Pengedar Narkoba

  2. Wajib membawa surat kuasa resmi dari perusahaan pembiayaan.

  3. Penarikan hanya boleh dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang terdaftar di Kemenkumham.

ADVERTISEMENT

Apabila kendaraan yang ditarik bukan merupakan objek jaminan fidusia, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai perampasan dan dapat dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 365 KUHP tentang perampokan.

Pakar Hukum: Bisa Dipidana

BACA JUGA:Pelarian Pemilik Seblak Moms Iphiie Berakhir di Bojonegoro

Pakar hukum perdata Sumenep, Muhammad Rofiq, SH, MH, menegaskan bahwa penarikan kendaraan tanpa dasar hukum jelas merupakan tindakan melanggar pidana.

“Debt collector bukan penegak hukum. Jika kendaraan yang diambil bukan bagian dari jaminan atau tanpa dasar perjanjian fidusia, maka itu murni perampasan. Bisa dipidana,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA:Akhirnya Resmi! Ini Sosok Sekda Baru Pamekasan yang Dilantik Bupati

Korban Akan Melapor

Hingga berita ini diterbitkan, korban mengaku masih berupaya mengambil kembali motornya dan sedang mempertimbangkan melaporkan kasus ini ke Polres Sumenep. Ia berharap aparat penegak hukum menindak tegas praktik penarikan semena-mena yang mencoreng citra lembaga pembiayaan.

“Saya cuma ingin keadilan. Saya tidak menunggak, dan motor itu bukan barang kredit. Tapi kenapa mereka bisa seenaknya merampas? Ini sudah keterlaluan,” tegasnya.

BACA JUGA:Dugaan Malapraktik di RS Larasati Pamekasan Masuk Ranah Hukum, Polisi Mulai Selidiki

“Saya cuma ingin keadilan. Saya tidak menunggak, dan motor itu bukan barang kredit. Tapi kenapa mereka bisa seenaknya merampas? Ini sudah keterlaluan,” tegasnya.

ADVERTISEMENT