Pihaknya, bahkan mengakui kalau Haji Holil seorang pengusaha rokok tersebut juga ikut terlibat dalam survei pendahuluan proyek yang menyerobot tanah warga. Namun ia tak menyebut kalau dalam proses tersebut melibatkan pemilik tanah yang melaporkan ke Polres.

Selain itu, teradu Bupati Pamekasan ini mengaku juga sudah melakukan koordinasi teknis dengan konsultan dan rekanan untuk membahas progres, termasuk potensi masalah.

Kata dia, teridentifikasi memang masih ada 1 masyarakat atas nama ibu yang belum menyepakati pemotongan 3 pohon kayu durmis, dan rencana pembongkaran dan pergeseran gapura pintu masuk.

BACA JUGA:Prengki Wirananda Luncurkan Buku Merajut Mimpi, Madura Provinsi, Hidupkan Kembali Gagasan Madura Mandiri

"Namun menurut penjelasan bapak Faris anggota DPRD dari PBB yang juga adik kades bulangan barat sudah diselesaikan, demikian kami putuskan untuk rakor di balai desa dengan melibatkan unsur terkait," ucapnya.

Sementara itu, Syamsuri, salah satu pemilik tanah yang diserobot, menegaskan bahwa pernyataan Bupati Pamekasan ini dinilai ambigu alias membingungkan.

ADVERTISEMENT

Padahal warga yang memprotes jalan cukup banyak, bahkan yang melaporkan ke polisi tercatat sebanyak 8 warga yang merasa tanahnya diserobot. Ditambah pohon milik warga ditebang tanpa izin.

BACA JUGA:Gawat! Skandal Mafia Ternak Pita Cukai Rokok Guncang Madura, Aktivis Minta Periksa PR Alfian Rabbani

"Jadi, Respon Bupati ditengah situasi memanas ini dianggap semakin menunjukkan betapa Bupati Pamekasan tidak benar-benar serius menelusuri akar masalah ini," tegasnya.

Dikonfirmasi media ini, Angota DPRD Pamekasan fraksi PBB, Faris, justru tidak membenarkan adanya konfirmasi mulai dari awal sosialisasi sampai polemik proyek jalan ini gaduh di masyarakat.