MADURA SATU | PAMEKASAN - Mahasiswa Rakyat Merdeka (Mahardika) menyiapkan aksi untuk mendesak Bupati Pamekasan segera menyetujui program Universal Health Coverage (UHC).

Seruan tersebut disampaikan Mahardika sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pamekasan.

Dalam poster seruan aksi yang beredar, Mahardika mengagendakan aksi pada Kamis, 1 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB. Massa aksi dijadwalkan berkumpul di kawasan Arek Lancor sisi timur.

BACA JUGA:NTU Anugerahi AHY Penghargaan Tertinggi, MACI: Teladan bagi Milenial dan Gen Z Indonesia

Iwan, perwakilan Mahardika, mengatakan aksi tersebut membawa tuntutan agar Bupati Pamekasan segera menyetujui program UHC. Menurutnya, akses kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.

“Jadi kita meminta Bupati untuk segera menyetujui program UHC sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1,” kata Iwan, Selasa, (29/9/2026).

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan, kesehatan warga negara merupakan hak yang dijamin negara. Karena itu, menurut Iwan, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

BACA JUGA:Polres Pamekasan Tebar 800 Paket Sembako untuk Becak, Ojol dan PKL di Ramadan 1447 H

“Kesehatan warga negara itu dijamin oleh negara, dijamin oleh setiap pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya.

Mahardika menilai, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu hal yang masih dapat membuat masyarakat kebingungan ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, persoalan data desil juga disebut perlu mendapat perhatian.