Kasus Dugaan Korupsi MBG Meluas, Kejagung Didesak Periksa Slamet Ariyadi

MADURA SATU | JAKARTA - Pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya sebagai tersangka, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar penyidikan diperluas dan tidak berhenti pada jajaran internal BGN.

Desakan tersebut muncul seiring berkembangnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga melibatkan pihak di luar struktur BGN.

Salah satu nama yang didorong untuk diperiksa adalah anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi.

Permintaan itu disampaikan menyusul adanya dugaan keterkaitan yang disebut-sebut dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan jual beli titik SPPG.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG Tahun Anggaran 2025–2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan berbagai kebutuhan program yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Selain dugaan mark up, penyidik juga mengungkap adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG kepada yayasan mitra melalui dugaan intervensi terhadap sistem atau portal BGN. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu fokus pengembangan penyidikan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, sekitar 40 titik dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp300 juta per titik.

Selain itu, setiap dapur yang diduga diperoleh melalui mekanisme tersebut disebut diwajibkan menyetorkan Rp1.000 dari setiap porsi makanan yang diproduksi.

Desakan agar Slamet Ariyadi diperiksa sebelumnya disampaikan Koalisi Mahasiswa Madura (KMM). Organisasi tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta pada 17 Juni 2026.

Koordinator aksi KMM, Imam Bukhori, mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan keterlibatan Slamet Ariyadi dalam perkara dugaan jual beli titik SPPG.

"Diduga ada keterlibatan salah satu anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi," kata Imam Bukhori.

Imam mengklaim sejumlah SPPG di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sampang dan Pamekasan, diduga memiliki keterkaitan dengan Slamet Ariyadi. Atas dasar itu, pihaknya meminta penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

"Makanya, kami mendesak Kejagung RI juga melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Slamet Ariyadi dalam dugaan jual beli titik SPPG," ujarnya.

Menurut Imam, pengungkapan perkara belum akan memberikan gambaran secara utuh apabila pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran belum turut diperiksa.

"Kami menilai dugaan keterlibatan Slamet Ariyadi selaku anggota DPR RI perlu diseriusi Kejagung untuk diselidiki lebih lanjut," katanya.

Ia juga menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik.

"Pada intinya, kami mendesak Kejagung segera memeriksa peran Slamet Ariyadi yang diduga terlibat jual beli titik SPPG di wilayah Madura," tegasnya.

Lebih lanjut, Imam mengklaim pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap kepemilikan sejumlah dapur SPPG yang diduga memiliki hubungan dengan Slamet Ariyadi.

"Banyak SPPG yang terafiliasi dengan Slamet Ariyadi, dimiliki keluarga dekat Slamet Ariyadi. Mulai dari keponakannya, sopirnya, bahkan istrinya juga memiliki dapur SPPG," ungkapnya.

KMM menyatakan akan kembali menggelar aksi sekaligus menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.

"Aksi kedua kami juga akan melakukan pelaporan terkait dugaan jual beli titik SPPG ini," pungkasnya. (*)