MADURA SATU | SURABAYA – Jaka Jatim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024.

Lambannya kepastian hukum terhadap sejumlah pihak yang disebut belum menjalani persidangan dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari lembaga antirasuah tersebut.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Menurutnya, setiap perkara harus diproses hingga memperoleh kepastian hukum berdasarkan alat bukti dan prosedur yang berlaku.

BACA JUGA:Kemenperin : Fokus Industrialisasi, Aditya Muhamad Bintang Ajak Generasi Muda Siap Terjun Ke Sektor Industri

“Jangan sampai KPK terlihat garang di awal, tetapi melemah di akhir. Publik menunggu ketegasan dan transparansi. Jika ada tersangka yang belum disidangkan, jelaskan apa kendalanya. Jangan biarkan perkara besar ini terus menggantung tanpa kepastian,” tegas Musfiq.

Berdasarkan catatan Jaka Jatim, terdapat 12 tersangka yang disebut belum menjalani persidangan. Rinciannya, satu orang dalam klaster Kusnadi, delapan orang dalam klaster Anwar Sadad, dan tiga orang dalam klaster Achmad Iskandar.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, data tersebut masih perlu diperbarui melalui konfirmasi resmi KPK. Hal itu mengingat adanya perkembangan penanganan perkara, termasuk penghentian penyidikan terhadap Kusnadi setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

BACA JUGA:Sampaikan Persoalan Tenaga Kerja, Anggota DPD RI Ning Lia Istifhama Kunjungi Disnakertrans Jatim

Sorotan Jaka Jatim terutama tertuju pada klaster Anwar Sadad. Musfiq menyebut empat terdakwa telah menjalani persidangan, sedangkan status hukum pihak-pihak lain dalam klaster tersebut dinilai perlu diperjelas.

Jaka Jatim meminta KPK menyampaikan perkembangan penyidikan, status penahanan, serta rencana pelimpahan perkara terhadap para tersangka yang belum disidangkan. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut.