MADURA SATU | BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi memberlakukan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggabungkan sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) mulai 6 April 2026.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi kerja sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern.

Penerapan aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2026. 

BACA JUGA:Luar Biasa, Khofifah Salurkan Puluhan Macam Bantuan Sosial di Sampang

Dalam kebijakan ini, ASN diwajibkan bekerja dari kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, sementara satu hari lainnya, yaitu Jumat, diperbolehkan bekerja dari rumah.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat sistem kerja berbasis teknologi di lingkungan pemerintahan daerah.

ADVERTISEMENT

“Kami ingin membentuk budaya kerja ASN yang lebih fleksibel namun tetap produktif dan profesional,” ujar Lukman Hakim dalam keterangannya.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Gelar, Dr. Naghfir Dorong Mahasiswa Uniba Bangun Karakter dan Jiwa Kepemimpinan

Ia menjelaskan, penerapan WFH bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan ini.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal. WFH tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas layanan,” tegasnya.

BACA JUGA:Forkot Ungkap Dugaan CV Istri Pejabat Kendalikan Proyek DPRKP Pamekasan

Selain penerapan WFH, Pemkab Bangkalan juga menginisiasi program Bike to Work sebagai bagian dari gerakan ramah lingkungan. 

ADVERTISEMENT

Program ini mewajibkan ASN yang tinggal dalam radius sekitar 5 kilometer dari kantor untuk menggunakan sepeda atau transportasi non-motor setiap hari Selasa.

“Gerakan ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga bagian dari upaya pengurangan emisi dan penghematan energi,” kata Lukman Hakim.

BACA JUGA:Bupati Sumenep Fauzi Resmi Kukuhkan Paskibraka, Titip Pesan Penting

Pada hari Selasa tersebut, ASN juga diminta mengenakan pakaian olahraga dan mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Sementara itu, rapat-rapat antar perangkat daerah pada hari Selasa diarahkan untuk dilakukan secara daring guna mengurangi mobilitas serta konsumsi energi. 

Namun, pejabat struktural seperti eselon II dan III tetap diwajibkan bekerja dari kantor, termasuk pada hari Jumat.

ADVERTISEMENT

Pemerintah daerah juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatur jadwal kerja pegawai secara proporsional. 

Selain itu, evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, terutama dalam aspek kinerja dan kedisiplinan ASN.

“Kami akan terus melakukan monitoring agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan,” tambahnya.

BACA JUGA:10 Tahun Bekerja di Malaysia, PMI Asal Bangkalan Pulang dalam Peti Jenazah

Melalui kebijakan ini, Pemkab Bangkalan berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung upaya penghematan energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)