“Pak Bupati Pamekasan diduga melanggar dua hal, yang pertama melanggar sumpah janjinya selaku bupati, dan yang kedua melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi produk hukum yang dibuat oleh Bupati Pamekasan justru dilanggar sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berkas yang telah diterima dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Berkas yang kami terima akan kami konsultasikan terlebih dahulu ke biro hukum dan biro pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sebab, DPRD kabupaten berada di bawah koordinasi Kemendagri dan Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.

BACA JUGA:Bupati Slamet Djunaidi : Sampang Butuh Peran Media Menuju Hebat Bermartabat

“Berkas yang kami terima akan kami konsultasikan terlebih dahulu ke biro hukum dan biro pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sebab, DPRD kabupaten berada di bawah koordinasi Kemendagri dan Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.