Penundaan Pilkades Dinilai Merugikan

  • Whatsapp

SAMPANG – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019, dipastikan belum bisa terlaksana. Sebab, gelaran pilkades itu mesti dikaji ulang.

Read More

Sedianya, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, telah menentukan tanggal 26 September sebagai hari pelaksanaan pilkades serentak. Meski demikian, rencana itu harus di reschedule dengan pertimbangan aspek hukum (legal formal).

“Agenda pelaksaanan pilkades tanggal 26 September ini dipastikan tidak jadi, karena ada kajian regulasi sehingga seluruh tahapan yang diirancang itu tidak mungkin dilaksanakan,”kata Kabid Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang, Suhanto.

Menurut dia, semula tercatat 42 desa yang bakal mengikuti pelaksanaan pilkades serentak. Namun 4 desa di antaranya baru akan habis masa jabatanya pada 2020. Sehingga secara tehnis dan ketentuan tidak memungkinakan ikut pilkades serentak tahun 2019.

“Tidak mungkin semua desa ini ikut pilkades September mendatang, masak masa jabatannya belum berakhir mau dipaksa ikut pilkades, makanya masih kita kaji dulu aturanya, meminta waktu dan petunjuk pak Bupati, bisa tetap dilaksanakan tahun ini, bisa juga tahun 2020 mendatang,”urainya.

“Sampai saat ini, tahapan dan jadwal Pilkades serentak masih dibahas lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Namun yang jelas pilkades serantak tidak jadi digelar tanggal 26 September 2019,” tandasnya.

Sejumlah pihak menyebut, penundaan pilkades serentak di Kabupaten Sampang, dari semula tanggal 26 september 2019 akan merugikan pada Calon Kepala Desa (Cakades), baik secara politik maupun secara ekonomi.

Seperti contoh, jika di setiap desa ada 3 Cakades, dan mereka mengeluarkan biaya politik setiap harinya sebesar Rp2 juta, dikalikan 40 Desa yang akan menggelar pilkades, maka muncul angka kerugian sebesar Rp240 juta dari seluruh cakades dalam waktu sehari.

“Selain rugi secara tenaga, cakades juga rugi secara finansial. Ini harus diperhitungkan oleh pemerintah, seperti matematis perhitungan di atas,” ungkap salah seorang Cakades di wilayah Kecamatan di Torjun.

Menurut pria yang enggan namanya di disebutkan ini. Selain merugikan cakades, penundaan pilkades serentak juga berdampak pada kerugian pemerintah. Termasuk menciptakan kebingungan ditengah-tengah masyarakat.

”Tahapan pilkades serentak ini sudah berjalan untuk tingkat kabupaten. Salah satunya rakor tingkat kabupaten yang sudah terlaksana,” timpalnya. (moh/ros)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *