Bupati ‘Semprot’ Dua Perusahaan Karena Tidak Salurkan Dana Sosial

  • Whatsapp
Bupati Sampang, H Slamet Junaidi. foto/dokumen

SAMPANG – Bupati Sampang, H Slamet Junaidi mengancam akan mengusir perusahaan yang beroperasi di wilayahnya apabila tidak kooperatif menyalurkan dana sosial untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sampang.

Dana sosial dimaksud adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat.

Read More

Kata H Idi – sapaan Slamet Junaidi, di Kabupaten Sampang tercatat 11 perusahaan berbasis BUMN dan non BUMN yang beroperasi, Namun dari belasan perusahaan tersebut ada dua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosial.

“Ada dua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosialnya yaitu bank BCA dan Pertamina. Saya tadi agak keras kepada BCA karena pada tahun 2018 tidak ada CSRnya,” kata H Idi, Senin (11/3/2019), dalam acara gathering bersama perusahaan BUMN dan non BUMN.

Dijelaskanya, selaku mantan anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN dan perindustrian, dirinya paham betul alur PKBL maupun CSR yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau saya pusing, saya usir juga dari Sampang. Atau saya bisa intruksikan kepada ASN se Kabupaten Sampang agar tidak menyimpan uangnya di BCA, karena BCA tidak kooperatif membantu pembangunan Sampang,” paparnya.

Menurutnya, alasan kedua perusahaan yang tidak menyalurkan dana sosial karena kebijakan pusat.

“Kalau mereka bilang karena kebijakan pusat, saya akan membuat kebijakan daerah karena saya bisa buat kebijakan di daerah. Toh dananya bukan buat saya pribadi tapi semata-mata untuk kemajuan pembangunan Sampang,” tegasnya.

H Idi membeberkan, diundangnya semua perusahaan ke kantor Pemkab diakuinya untuk mencari solusi mengingat kondisi Kabupaten Sampang hingga saat ini menjadi daerah tertinggal dari 38 Kabupaten/kota di jatim. Padahal menurutnya, potensi dana yang didapatkan dari PKBL maupun CSR untuk Sampang diperkirakan mencapai Rp 10-15 miliar atau tergantung kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kami adakan gathering dengan perusahaan untuk komunikasi soal PKBL maupun CSR, silaturahim dan urun rembuk bareng mengenai kondisi Kabupaten Sampang yang tertinggal dari 38 kabupaten/kota. Setelah itu bisa disalurkan untuk UKM dan pembangunan infrastruktur. Dan tentunya membangun Sampang tanpa membebani APBD,” urainya. (moh/ros)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *